Padang, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH menyampaikan, bahwa pihaknya juga bersiap menghadapi tahun politik 2023 dan agenda pemilu serentak 2024.
Menurutnya, jika bicara pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Polda Sumbar sudah berkoordinasi secara intens dengan KPU.
“Karena korelasinya nanti dengan agenda dari setiap tahapan, kita saling memberikan informasi mengenai kerawanan dalam setiap tahapan itu,” katanya di Mapolda Sumbar, Senin (2/1/2023).
Kapolda menambahkan, bersama Bawaslu pihaknya juga berkoordinasi dalam penegakan hukum yang pasti akan melibatkan kepolisian, kejaksaan.
“Kalau himbauan saya kepada masyarakat, karena ini menjadi program nasional kita dukung, jika kita memiliki hak pilih, ya pilih lah pemimpin kita yang bisa dipercaya dan amanah, kita tidak akan mengatakan bagaimana kriteria itu, pastinya masyarakat yang bisa menilai,” ujar Irjen Pol Suharyono.
Ia menyebutkan, dalam tahapan nanti juga akan ada sosialisasi sampai kepada hari pencoblosan.
“Saya juga mengimbau partai politik untuk siap menang dan kalah. Saya juga mengimbau itu sebenarnya, jika ada seseorang dari partai tertentu yang hendak maju dalam pemilihan langsung oleh masyarakat, pastinya harus siap menang dan siap kalah,” katanya.
Masih kata Kapolda, bukan hanya soal kalah dan menang, barangkali hanya dari sisi jumlah perolehan suara yang tidak sama, kalau jumlah pasti tidak sama persis, sehingga yang banyak dipilih adalah pemenangnya, tapi bukan berarti yang sedikit dipilih menjadi yang kalah, karena ini, bukan hanya soal pertarungan kalah atau menang, tapi antara masyarakat itu yang dipercaya siapa.
“Sehingga kalau misalnya sudah memahami siap kalah atau menang, ini kita anggap harus maklum berarti belum berhasil. Mungkin ditahapan berikutnya bisa berhasil, tapi bagi yang menang jangan terlalu euphoria karena kemenangan itu tentu ada batas-batasannya,” ujarnya.
Terkait potensi kerawanan pemilu, pihaknya sudah melakukan pemetaan secara berkesinambungan.
“Nanti akselarasinya ada, setidaknya pada tahap tertentu pasti melekat kerawanan tertentu disitu, contohnya saja TPS. Apa yang membuat rawan TPS, ya pastinya disitu harus ada pengamanan dari Polri yang bergabung dengan aparat lainnya yang telah di ploting disitu,” terangnya.
Kerawanan pemilu tersebut seperti, ada pencoblosan dan penghitungan suara, belum lagi nanti bagaimana yang terlambat hadir, bagaimana nanti selisih jumlah suara sah atau tidak sah, kemudian ada pro kontra, disitu pasti lengkap akan ada pengamanan kalau diduga ada kerawanan, bagaimana nanti pas pergeseran surat suara, pasti akan ada pengamanan.
“Harapannya tidak ada kerawanan, tapi yang namanya prediksi, setiap kerawanan pasti akan kita amankan,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait politik uang, pihaknya tentu akan bicara fakta dan informasi pasti, karena berdasarkan fakta terdahulu, referensi, analogi terdahulu ada, sehingga dugaan sekarang ada diturunkan personel baik tertutup maupun terbuka untuk mendeteksi dan juga mencari fakta akurat.
Ia menjelaskan, politik uang dan lain sebagainya yang merupakan penyimpangan, akan ditangani oleh Bawaslu pastinya. Jika memang pelanggaran itu terkait dengan administrasi yang menjadi tupoksi peranan Bawaslu.
“Hanya kalau nanti kaitannya dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu, pasti akan diputuskan dari tiga kelembagaan ini yaitu, kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu yang akan memutuskan masuk kemana untuk ditangani,” pungkasnya.(*)
